Setujui Hibah Tanah Untuk Balai Besar Kebencanaaan Sumatra, DPRD Ingatkan Soal PP dan Permendagri

SUMBAR, - DPRD Sumbar menyetujui permohonan hibah tanah untuk pembangunan Balai Besar Logistik Kebencanaan Regional Sumatra, seluas sekitar dua hektare.

Namun, DPRD tetap mengingatkan, proses hibah mesti sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28/2020 dan Permendagri No. 19/2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh sebab itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta melengkapi semua persyaratan sebelum hibah secara resmi disetujui DPRD.

Baca juga: Gubernur Sumbar Mahyeldi Belum Buka Suara Soal Tambang Emas Ilegal di Pasaman

Demikian diungkapkan Ketua DPRD Sumbar, Supardi, saat rapat kerja dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Kepala UPT BNPB Sumbar, Bambang Warsito, bersama seluruh pimpinan Komisi DPRD dan Jajaran OPD Pemprov Sumbar di ruang rapat Gedung DPRD, Kamis (10/2/2022).

Supardi berharap BNPB bisa melengkapi administrasi secepatnya sehingga rencana pembangunan Balai Besar Logistik Kebencanaan sekaligus Balai Diklat untuk regional Sumatra bisa segera terwujud.

Baca juga: Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi menghadiri Acara Haflatul Qur'an Ke XXIV SD Islam Raudhatul.

Gubernur Mahyeldi juga memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan tersebut. Menurut dia keberadaan Balai Besar Logistik Kebencanaan BNPB untuk meng-cover wilayah Sumatra sekaligus Balai Diklat, merupakan suatu langkah strategis dalam upaya penanggulangan bencana di Sumatra.

“Kehadiran Balai Logistik dan Diklat ini nantinya akan menjadikan Sumbar sebagai menjadi sentra penanggulangan bencana di Sumatera, khususnya untuk logistik. Sebab ketersediaan logistik itu ada di sini (Sumbar) sehingga penanggulangan bencana di Sumbar pun akan lebih cepat, ” ungkap Gubernur Mahyeldi.

Baca juga: Sumbar Raih Peringkat I Terbaik : Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah dari Bappenas RI

“Kami juga mengucapkan terimakasih pada ketua DPRD dan pimpinan komisi yang telah merespon dan menggelar rapat kerja hari ini. Karena persetujuan hibah ini terletak pada DPRD, ” lanjut Mahyeldi.

Gubernur juga menyampaikan latar belakang pelaksanaan hibah, yakni surat Kepala BNPB kepada Gubernur Sumatra Barat Nomor: B-491/KA.BNPB/OT.01.01/06/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Pembentukan Balai Besar Logistik Bencana Alam.

Baca juga: Pemkab dan DPRD Pessel Sepakati Ranperda APBD Tahun 2022 Menjadi Peraturan Daerah

Kemudian, adanya permohonan secara langsung/lisan dari Sekretaris Utama BNPB pada saat kunjungan ke Sumbar bersama Komisi VIll DPR RI, Kementerian dan Lembaga Pusat perihal Pembentukan UPT BNPB menjadi Balai Besar Logistik dan Kediklatan Regional Sumatra di Sumbar.

Sementara Kepala UPT BNPB, Bambang Warsito berharap dengan adanya Pusat Balai Besar Logistik di Sumbar penanggulangan bencana kedepannya akan cepat dilakukan.

Baca juga: Menteri Desa Tetapkan Puncak Pelaksanaan Hari Bhakti Transmigrasi ke 71 di Pessel

“Dengan dibentuknya Pusat Balai Besar Logistik Wilayah Sumatra di Sumbar, diharapkan kesiapan logistik akan lebih cepat dalam penanggulangan bencana. Serta mempersingkat jarak saat terjadi bencana di wilayah Sumatra, ” ungkapnya.

Selain itu, menurut Bambang, dibangunnya pusat Balai Logistik akan menjadi pilot project besar di Sumatra Barat. Ia berharap, pembangunan ini bisa segera diproses karena mengingat daerah Sumbar termasuk ke dalam wilayah yang rawan bencana.

Anggota Komisi IV DPRD, Muzli M Nur, juga mendukung pembangunan Balai Besar Logistik ini, ia berharap peletakan batu pertama akan segera dilakukan.

“Kami berharap BNPB sudah menyiapkan anggaran melalui APBN dan semoga prosesnya berjalan dengan cepat dan lancar. Apalagi Balai Besar ini akan menjadi tempat vokasional. Kami sangat siap dan pasti mendukung, ” tuturnya. (**)